Home / Perdes / PERDES RKP DESA LIPATKAIN SELATAN 2019

PERDES RKP DESA LIPATKAIN SELATAN 2019

KABUPATEN KAMPAR

PERATURAN DESA LIPATKAIN SELATAN

NOMOR   02     TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa)

TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LIPATKAIN SELATAN,

Menimbang :  a.   bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin dicapai diperlukan suatu Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang disusun berdasarkan RPJMDes dan program kerja Kepala Desa;

                       b.   bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pada penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes);

                       c.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagamana huruf a dan b, perlu membentuk peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes);

Mengingat :    1.   Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

                       2.   Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tetang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 );

                       3.   Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

                       4.   Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

                       5.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang  Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

                       6.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan  Keuangan Desa;

                       7.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014  tentang Pedoman Pembangunan Desa;

                       8.   Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan  Kewenangan Lokal Berskala Desa;

                       9.   Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

                       10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2019;

                       11.Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

                       11. Peraturan Bupati Kampar Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

                       12. Peraturan Desa Lipatkain Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2015-2020.

13.Peraturan Bupati Kampar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa  Di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018;

  14.Peraturan Bupati Kampar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Alokasi Dana Desa Dan Pembagian  Dana Desa Untuk Setiap   Desa Di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018;

  15.Peraturan Bupati Kampar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Rukun Warga Dan Rukun Tetangga;

  16. Peraturan Bupati Kampar Nomor 19 Tahun 2017 tentang Standarisasi Biaya desa Tahun Anggaran 2017;

Dengan  Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LIPATKAIN SELATAN

dan

KEPALA DESA LIPATKAIN SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan   :

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERITAH DESA (RKP-Desa) TAHUN 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

  1. Daerah adalah Kabupaten Kampar
  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar
  3. Bupati adalah Bupati Kampar
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar
  5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan Kampar Kiri
  6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakt setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional  yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia.
  8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
  9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
  11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan  yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
  12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN R
KP-DESA

Pasal 2

  1. Rencana RKP-Desa dapat diajukan oleh Pemerintahan Desa;
    1. Dalam menyusun rancangan RKP-Desa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
    1. Rancangan RKP-Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu: LPM, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, KPM, Tokoh Masyarakat, tokoh Agama, dan sebagainya;
    1. Setelah menerima rancangan RKP-Desa, Pemerintahan Desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang perencanaan pembangunan Desa
    1. Jika rancangan RKP-Desa berasal dari Pemerintahan Desa, maka Pemerintahan Desa mengundang LPM, lembaga-lembaga kemasyarakatan, tokoh Agama, tokoh masyarakat dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang-Desa membawa RPJM-Desa
    1. Setelah dilakukan Musrenbang-Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka Pernerintahan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta LPM dan Lembaga Kemasyarakatan dalam acara membahas dan menyepakati bersama  BPD atas rancangan RKP-Desa menjadi RKP-Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa;
    1. Setelah dibahas dan disepakati maka Pemerintahan Desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (6), maka Kepala Desa menetapkan RKP-Desa dalam peraturan desa serta memerintahkan Sekretaris Desa atau Kepala Urusan yang ditunjuk untuk mengundangkan dalam Lembaran Desa.

BAB III
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN R
KP-DESA

Pasal 3

  1. Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPM atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Desa
  2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi adalah kondisi yang di inginkan pada akhir periode perencanaan yang dinyatakan dengan hasil pembangunan yang dicapai melalui program rencana. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan Pemerintah desa untuk mewujudkan visi tersebut.

Visi Desa Lipatkain Selatan adalah Terwujudnya Lipatkain Selatan sebagai desa yang Sejahtera dan Beradat Budaya dalam lingkungan masyarakat yang Madani, dan Berwawasan Kelestarian Lingkungan menuju visi Kabupaten Kampar 2020.

Sejahtera secara standar berarti aman dan makmur. Aman adalah situasi kemanusiaan yang terbebas dari rasa takut, secara psikis sejahtera, sedangkan makmur adalah situasi kemanusiaan yang terbebas dari rasa lapar, secara fisik sejahtera. Diharapkan hasil pembangunan desa dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat, sehingga bisa meningkatkan taraf kehidupan mereka dalam pemenuhan kebutuhannya.

Beradat budaya adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi satu ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat suatu daerah yang secara nyata masih hidup dan berkembang. Adat budaya yang dimaksud disini adalah adat melayu yang bersendikan syarak dan syarak bersendi kitabullah (ABS-SBK).

Masyarakat Madani adalah masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasiskan pada: nilai-nilai, norma, hukum, moral yang ditopang oleh keimanan; menghormati keberagaman; bersikap terbuka dan demokratis; dan bergotong-royong menjaga kebersamaan desa. Pengertian dari masyarakat madani itu perlu dipadukan dengan konteks masyarakat Kabupaten Kampar di masa kini.

Pembangunan berwawasan lingkungan haruslah berorientasi pada kebutuhan pokok hidup manusia, pemerataan sosial, peningkatan kualitas hidup, serta pembangunan yang berkesinambungan. Jadi, pembangunan harus mengandung makna perkembangan dan perbaikan kualitas hidup masyarakat tanpa merusak alam. Untuk mencapainya maka visi pembangunannya adalah tercapainya peningkatan kualitas hidup seluruh masyarakat melalui: pengembangan kecerdasan, pengembangan teknologi, keterampilan dan moral pembangunan sumber daya manusia yang tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, serta seni untuk mengelola sumber daya alam secara bijaksana dan berkesinambungan.

Jadi, pembangunan berwawasan lingkungan adalah pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya.

Pasal 5

Misi  :

  1. Melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat,  sebagai wujud pelaksanaan pilar peningkatan imam dan taqwa kepada Allah SWT.
  2. Membangun masyarakat yang mantap memegang adat budaya, dan agamis dengan pijakan pilar akhlakul karimah dengan menjunjung nilai agama dan adat budaya.
  3. Meningkatakan pelayanan dasar bagi masyarakat khususnya dibidang administrasi dan tata kelola pemerintahan desa.
  4. Meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan integritas aparatur pemerintah desa
  5. Menata dan mengembangkan manajemen tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa yang aspiratif, responsif, akuntabilitas, transparansi, partisipatif, dan profesional.
  6. Membangun sumberdaya manusia yang handal untuk mampu menguasai ilmu pengetahun dan teknologi dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari aspek pendidikan dan ekonomi berbasis kerakyatan dalam rangka menuju pilar peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
  7. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan.
  8. Mewujudkan pembangunan pilar pembangunan infrastruktur desa guna pengembangan potensi dan sumberdaya desa.
  9. Membina, mengembangkan dan memberdayakan poktan pertanian, peternakan, perikanan dan ekonomi kreatif, koperasi dan UKM sebagai basis ekonomi desa.
  10. Mewujudkan pengembangan objek pariwisata skala desa dan menggali potensi sumber daya yang dimiliki sebagai pondasi peningkatan pendapatan desa sekaligus menjadi daya tarik bagi wisatawan dan investor.
  11. Memperkuat kapasitas kelembagaan sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan yang berkembang di masyarakat.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

Spirit dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tugas Pemerintahan Desa adalah memberikan penekanan pada empat peran utama yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Urusan Pemerintahan dimaksudkan adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti Peraturan Desa (Perdes), pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Usaha Ekonomi Desa (BUMDES), kerja sama antar desa. Beberapa diantara fungsi tersebut ada yang sudah dilaksanakan dan terdapat juga urusan yang belum terwujud dan menjadi rancangan program untuk tahun berikutnya lanjutan Pembangunan Jalan menuju Sentra perkebunan dan pertanian, pembuatan kebun desa, pengolalan Badan Usaha Unit Air bersih desa, pengelolaan aset dan objek wisata Sei Koboko, serta pemberdayaan BUMDes dalam mengelola Aset desa dan kerja sama desa.

Fungsi sebagai pemerintah menempatkan Kepala Desa dan Perangkat desa sebagai aktor utama pelaksana tugas umum pemerintahan dan tugas pemerintahan umum di level desa untuk menyelenggarakan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat desa.

Pemerintah Desa ditempatkain sebagai unsur penting dalam membantu berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, maka untuk itu pemerintah desa perlu merumuskan kebijakan umum dan strategi agar maksud peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan dengan desa terpenuhi secara baik. Diantara kebijakan umum tersebut ialah :

  1. Memperbaharui budaya kepemimpinan pemerintahan desa dari paradigma lama menjadi paradigma baru yang profesional dengan pendekatan peran dan keteladanan.
    1. Mematuhi dan mengimplementasikan perangkat peraturan dan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah diatasnya.
    1. Melaksanakan tanggungjawab pelayanan umum oleh aparatur pemerintahan desa sesuai peraturan dan perundang-undangan
    1. Membangun kehidupan bermasyarakat berdasarkan kebudayaan melayu dan berlandaskan nilai-nilai keislaman.
    1. Memperbaiki kesejahteraan aparatur pemerintahan desa
    1. Membuat kebijakan guna membantu terwujudnya program pemerintah Kabupaten maupun pemerintah.
    1. Membina terwujudnya suasana desa yang aman dan demokratis.

Strategi Pembangunan Desa :

  1. Meningkatkan kemampuan kapasitas dan integritas pemerintahan desa dan BPD.
  2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa terutama di Bidang Air bersih dan Sanitasi Lingkungan.
  3. Melaksanakan program pemberdayaan perekonomian Desa bidang Pertanian, dan Perikanan.
  4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
  5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat, bebas gizi Buruk dan Stunting Bagi Balita dan Ibu Hamil.
  6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (good village governance dan clean village government).

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

  1. Meningkatkan kapasitas dan integritas serta profesionalitas aparatur pemerintah desa
  2. Meningkatkan daya dukung Infrastruktur terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dibidang Pertanian dan Nelayan
  3. Tersedianya sarana dan prasarana pemerintah desa
  4. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat di bidang Air bersih, Sarana Olah raga, Saran pendidikan, Kesehatan dan Sanitasi Lingkungan.
  5. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
  6. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
  7. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

Pasal 8 

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

  1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
  2. Insentif RT dan RW;
  3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
  4. Tunjangan operasional BPD;
  5. Program operasional Pemerintahan Desa;
  6. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
  7. Program Dasar infrastruktur jalan tani, peningkatan dan jalan lingkungan;
  8. Program pelayanan dasar pendidikan, Kesehatan, dan konvergensi Stunting;
  9. Program Pembinaan Olah Raga, Seni dan Budaya;
  10. Program kebutuhan primer pengadaan sarana Air bersih skala Desa ;
  11. Program Ekonomi perberdayaan usaha perekonomian Desa;
  12. Program Pengelolaan Aset Desa  ;
  13. Program Pembinaan dan pemeliharaandan Pengadaan Sarana Olahraga Desa (Stadion Mini) ;
  14. Program Pengembangan BUMDes Khatulistiwa ;
  15. Program Pembangunan rehabilitasi Jembatan di Desa.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKP-Desa ini akan diatur oleh keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

  1. Peraturan Desa tentang RKP-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
  2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa

                                                             Ditetapkan di       : Lipatkain Selatan

                                                             Pada tanggal        :  31 Januari   2019

                                                            KEPALA DESA LIPATKAIN SELATAN

                                                                                  AL ANHAR

Diundangkan di Desa Lipatkain Selatan

Pada tanggal      31  Januari 2019

Sekretaris Desa

ZALDI ISMET

Check Also

rkpdes

RKPDes

Posting isi dari RKPDes disini Save Save

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Watch Dragon ball super